Kesultanan Jambi merupakan salah satu kerajaan Melayu Islam yang paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara, meninggalkan warisan budaya yang masih dapat disaksikan hingga kini di Provinsi Jambi, Indonesia. Sebagai pusat perdagangan rempah yang makmur dan benteng pertahanan melawan kolonialisme, kerajaan ini menorehkan catatan penting dalam perkembangan peradaban Melayu. Dari masa pendiriannya pada abad ke-15 hingga keruntuhannya di awal abad ke-20, Kesultanan Jambi telah melalui berbagai fase yang membentuk identitas kultural dan politik kawasan Sumatera bagian timur.
Sejarah Berdirinya Kerajaan Melayu Jambi
Kesultanan Jambi tidak langsung muncul sebagai entitas politik Islam. Awalnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Melayu yang lebih tua. Pada tahun 1460, cikal bakal kerajaan ini didirikan oleh Datuk Paduko Berhalo bersama istrinya, Putri Selaras Pinang Masak. Pasangan ini memimpin komunitas Melayu yang bermukim di sepanjang Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi dan sosial.
Pendirian kerajaan ini terjadi pada periode transisi, ketika pengaruh Kerajaan Majapahit di Jawa mulai memudar seiring dengan masuknya pengaruh Islam ke Nusantara. Lokasi strategis Jambi di pesisir timur Sumatera menjadikannya titik persinggahan penting bagi pedagang dan penyebar agama dari Arab, India, dan China. Interaksi dengan berbagai budaya inilah yang kemudian membentuk karakteristik unik Kesultanan Jambi.
Transformasi kerajaan menjadi kesultanan terjadi pada tahun 1615 ketika Pangeran Kedah naik takhta dan mengambil gelar Sultan Abdul Kahar. Peristiwa ini menandai konsolidasi kekuasaan politik Islam di wilayah tersebut, sekaligus mengukuhkan Kesultanan Jambi sebagai entitas politik yang mandiri dan berdaulat. Keputusan ini tidak hanya bersifat religius, tetapi juga strategis, mengingat pada masa itu jaringan kesultanan Islam membentuk aliansi ekonomi dan politik yang kuat di Nusantara.
Masa Keemasan dan Puncak Kejayaan
Puncak kejayaan Kesultanan Jambi terjadi pada pertengahan abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Kahar. Keberhasilan utama kesultanan ini terletak pada kemampuan mengendalikan perdagangan lada, komoditas yang sangat dicari oleh pedagang Eropa. Letak geografisnya yang strategis di jalur pelayaran internasional membuat Jambi menjadi pusat perdagangan yang ramai, menarik minat berbagai bangsa termasuk Portugis, Inggris, dan Belanda.
Pada tahun 1616, ibu kota Kesultanan Jambi telah berkembang menjadi pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Berdasarkan catatan VOC, sultan mampu meraup keuntungan 30-35 persen dari setiap penjualan lada, angka yang sangat signifikan pada masa itu. Kekayaan ini memungkinkan pembangunan infrastruktur, penguatan militer, dan pengembangan kehidupan budaya yang maju.
Sultan Abdul Kahar dikenal sebagai penguasa yang tegas dan independen. Berbeda dengan penguasa daerah lain yang cepat melakukan kerja sama dengan VOC, ia justru menolak tawaran monopoli dari perusahaan dagang Belanda tersebut. Sikap ini menunjukkan kekuatan dan kedaulatan penuh yang dimiliki Kesultanan Jambi pada masa keemasannya. Bahkan, ia tidak segan menolak tuntutan Raja Johor yang lebih besar, menunjukkan tingkat otonomi politik yang tinggi.
Selain aspek ekonomi, kemajuan juga terlihat dalam bidang intelektual dan keagamaan. Pusat-pusat pendidikan Islam berkembang, dengan ulama-ulama terkemuka memberikan pengajaran kepada masyarakat. Arsitektur dan kesenian juga mengalami perkembangan pesat, meskipun sedikit sekali peninggalan fisik yang tersisa akibat konflik dan faktor alam.
Struktur Pemerintahan dan Sistem Sosial
Kesultanan Jambi memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Puncak piramida kekuasaan ditempati oleh Sultan sebagai kepala negara dan pemimpin tertinggi. Uniknya, sultan tidak dipilih berdasarkan garis keturunan langsung saja, melainkan melalui proses seleksi yang melibatkan empat suku bangsawan utama: Kraton, Kedipan, Perban, dan Raja Empat Puluh. Sistem ini menunjukkan adanya mekanisme checks and balances dalam politik tradisional Melayu.
Di bawah sultan, terdapat Pangeran Ratu atau putra mahkota yang memimpin pemerintahan sehari-hari. Pangeran Ratu dibantu oleh dua dewan penasihat yang dikenal sebagai Rapat Dua Belas, terdiri dari:
- Kerapatan Patih Dalam (Dewan Menteri Dalam) yang diketuai oleh Pangeran Ratu sendiri, beranggotakan lima bangsawan tinggi dengan gelar khusus seperti Pangeran Adipati, Pangeran Suryo Notokusumo, dan lainnya. Dewan ini berfungsi seperti lembaga legislatif modern.
- Kerapatan Patih Luar (Dewan Menteri Luar) yang juga terdiri dari enam anggota, bertugas menangani urusan luar negeri dan hubungan diplomatik.
Salah satu tokoh penting dalam birokrasi Kesultanan Jambi adalah Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri atau yang dikenal sebagai Pangeran Wirokusumo. Sebagai menantu Sultan Ahmad Nazaruddin, ia memegang peran sebagai Pepati Dalam yang bertindak sebagai pengganti sultan ketika berhalangan. Kemampuannya sebagai mediator antara kerajaan dengan pemerintah Belanda membuatnya menjadi figur kunci dalam periode akhir kesultanan.
Dari segi kependudukan, masyarakat Kesultanan Jambi relatif heterogen. Pada pertengahan abad ke-19, populasi diperkirakan hanya sekitar 60.000 jiwa, dengan etnis Melayu Jambi mendominasi daerah pinggiran sungai. Selain itu, terdapat komunitas Kubu yang menghuni hutan-hutan, orang Batin di wilayah hulu, serta pendatang dari Minangkabau yang disebut orang Penghulu. Keberagaman ini menunjukkan dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat kesultanan.
Konflik dan Perebutan Pengaruh
Sejarah Kesultanan Jambi diwarnai oleh berbagai konflik, baik internal maupun eksternal. Salah satu konflik terbesar adalah Peperangan Johor-Jambi yang terjadi pada akhir abad ke-17. Awalnya, kedua kesultanan ini bersekutu, namun perselisihan mengenai kendali atas Kuala Tungkal – sebuah kawasan perbatasan strategis yang menjadi pintu masuk ke daerah penanaman lada – memicu ketegangan.
Konflik terbuka meletus sekitar tahun 1671-1674, dengan kedua belah pihak saling melancarkan serangan melalui armada laut mereka. Puncaknya terjadi pada April 1673 ketika Pangeran Dipati Anom memimpin pasukan Jambi menyerang dan menghancurkan Johor. Kekalahan telak ini membuat sistem pemerintahan Johor lumpuh, dengan Raja Muda dan penduduknya terpaksa melarikan diri ke hutan. Kesultanan Jambi berhasil merampas harta karun Johor, termasuk 4 ton emas dan sejumlah besar senjata api.
Kemenangan ini sekaligus menjadi titik balik, karena kejayaan Kesultanan Jambi mulai memudar pasca konflik. Persaingan dengan Johor melemahkan kedua belah pihak, sementara kekuatan Eropa semakin meningkatkan pengaruhnya di region. VOC yang awalnya hanya sebagai mitra dagang, mulai mencampuri urusan internal kesultanan, menandai babak baru dalam sejarah politik Jambi.
Kemunduran dan Runtuhnya Kesultanan
Kemunduran Kesultanan Jambi mulai tampak jelas pada akhir abad ke-17. Setelah era Sultan Abdul Kahar, penerusnya Sultan Agung justru melakukan perjanjian dagang dengan VOC. Keputusan ini membuka pintu bagi intervensi asing yang semakin dalam ke dalam urusan internal kesultanan. Perlahan-lahan, kedaulatan Kesultanan Jambi terkikis oleh berbagai perjanjian yang tidak seimbang.
Faktor lain yang mempercepat kemunduran adalah penyelundupan lada yang marak, utang menumpuk, dan menurunnya produksi komoditas andalan. Pada 1680-an, Jambi kehilangan statusnya sebagai pelabuhan lada utama setelah pertempuran dengan Johor dan bangkitnya pesaing-pesaing baru. Campur tangan Belanda dalam politik kerajaan semakin menjadi-jadi, terutama dalam suksesi kepemimpinan.
Babak akhir Kesultanan Jambi terjadi pada masa Sultan Thaha Saifuddin yang memerintah dua periode (1855-1858 dan 1900-1904). Berbeda dengan pendahulunya, Sultan Thaha menolak keras segala bentuk perjanjian dengan Belanda. Sikapnya yang konsisten menentang kolonialisme membuatnya bersitegang dengan pemerintah Hindia Belanda.
Pada 1858, Belanda melancarkan serangan besar-besaran dan berhasil menduduki istana kesultanan. Sultan Thaha melarikan diri ke pedalaman untuk memimpin perlawanan gerilya, sementara Belanda mengangkat Panembahan Prabu sebagai penguasa boneka dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin. Perebutan kekuasaan ini menciptakan dualisme kepemimpinan dalam Kesultanan Jambi.
Perlawanan Sultan Thaha berlangsung selama puluhan tahun dari basis gerilya di pedalaman Jambi. Namun pada 1904, ia akhirnya gugur dalam penyergapan pasukan Belanda. Dua tahun kemudian, pada 1906, Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan wilayahnya dijadikan Keresidenan Jambi di bawah administrasi kolonial.
Warisan dan Pengaruh Budaya
Meskipun telah runtuh lebih dari seabad lalu, warisan Kesultanan Jambi masih dapat disaksikan hingga kini. Beberapa peninggalan fisik yang masih bertahan termasuk:
- Makam Taman Rajo-Rajo: Kompleks pemakaman raja-raja Jambi yang menjadi bukti kejayaan masa lalu.
- Masjid Agung Al-Falah Jambi: Dibangun pada masa kesultanan, masjid ini menjadi pusat kehidupan religius masyarakat.
- Istana Abdurrahman Thaha Saifuddin: Bekas istana sultan terakhir yang masih dapat dikunjungi.
- Rumah Batu: Salah satu bangunan tertua di Kota Jambi yang mencerminkan arsitektur tradisional.
Warisan non-fisik yang tidak kalah penting adalah sistem nilai, tradisi, dan hukum adat yang terus dipraktikkan masyarakat Jambi modern. Undang-undang adat kesultanan yang terbagi menjadi Induk Undang-Undang, Pucuk Undang nan Delapan, Anak Undang nan Dua Belas, Sendi Undang, dan Undang-Undang Hukum, masih mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat kontemporer.
Pada tahun 2012, Kesultanan Jambi dihidupkan kembali sebagai lembaga adat dengan penobatan Sultan Abdurrahman Thaha Syaifuddin sebagai penerus tahta. Keberadaan kesultanan kini lebih berfungsi sebagai simbol pelestarian budaya dan adat istiadat Melayu Jambi, tanpa kekuatan politik sebagaimana pada masa lalu. Bahkan, muncul dua garis keturunan yang sama-sama mengklaim legitimasi, mencerminkan dinamika sejarah yang terus hidup.
Daftar Penguasa Kerajaan dan Kesultanan Jambi
| No | Periode | Nama Penguasa | Nama / Gelar Lain | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Sebagai Kerajaan Melayu Jambi | ||||
| 1 | 1460 – 1480 | Datuk Paduka Berhala dan Putri Selaras Pinang Masak | Ahmad Salim, Ahmad Barus II | |
| 2 | 1480 – 1490 | Orang Kaya Pingai | Sayyid Ibrahim | |
| 3 | 1490 – 1500 | Orang Kaya Kedataran | Sayyid Abdul Rahman | |
| 4 | 1500 – 1515 | Orang Kaya Hitam | Sayyid Ahmad Kamil | |
| 5 | 1515 – 1560 | Panembahan Rantau Kapas | Pangeran Hilang Diaek | |
| 6 | 1560 – 1565 | Panembahan Rengas Pandak | – | |
| 7 | 1565 – 1590 | Panembahan Bawah Sawo | – | |
| 8 | 1590 – 1630 | Panembahan Kota Baru | – | |
| Sebagai Kesultanan Jambi | ||||
| 9 | 1615 – 1630 | Pangeran Kedah | Pangeran Gede, Sultan Abdul Kahar | Penguasa pertama yang menyandang gelar Sultan. |
| 10a | 1630 – 1679 | Sultan Agung | Sultan Abdul Jalil, Pangeran Dipati Anom, Pangeran Ratu | |
| 10b | 1630 – 1636 | Sultan Anom Ingalaga | Sultan Abdul Muhyi, Sultan Muhammad Syafi’i, Pangeran Supayo Anom, Pangeran Ratu, Raden Penulis | Masa pemerintahan bersamaan. |
| 11 | 1679 – 1687 | Sultan Seri Ingalaga | – | |
| 12a | 1687 – 1719 | Sultan Kiai Gede | Raden Cakranegara, Pangeran Dipati | |
| 12b | 1691 – 1710 | Pangeran Pringgabaya | Sri Maharaja Batu Johan Pahlawan Syah, Raden Culit | Masa pemerintahan bersamaan. |
| 13 | 1719 – 1725 | Sultan Astra Ingalaga | Sultan Surya Ingalaga, Raden Astrawijaya, Panembahan Puspanegara | Periode pertama. |
| 14 | 1725 – 1726 | Sultan Muhammad Syah | Pangeran Suryanegara | |
| (13) | 1726 – 1742 | Sultan Astra Ingalaga | Sultan Surya Ingalaga, Raden Astrawijaya, Panembahan Puspanegara | Periode kedua. |
| 15 | 1743 – 1770 | Sultan Ahmad Zainuddin Anom Sri Ingalaga | Pangeran Sutawijaya | |
| 16 | 1777 – 1790 | Sultan Mas’ud Badaruddin Ratu Sri Ingalaga | – | |
| 17 | 1805 – 1826 | Sultan Mahmud Muhyiuddin Agung Sri Ingalaga | Pangeran Wangsa, Raden Danting | |
| 18 | Sebelum 1826 – 1841 | Sultan Muhammad Fakhruddin Anom Sri Ingalaga | Pangeran Ratu Cakra Negara | |
| 19 | 1841 – 1855 | Sultan Abdul Rahman Nazaruddin Ratu Anom Dilaga | Pangeran Ratu Martaningrat | |
| 20 | 1855 – 1858 | Sultan Thaha Saifuddin Agung Sri Ingalaga | Pangeran Ratu Jayaningrat | Periode pertama. |
| 21 | 1858 – 1881 | Sultan Ahmad Nazaruddin Ratu Inga Dilaga | Panembahan Prabu | |
| 22 | 1881 – 1885 | Sultan Muhammad Muhieddin bin Abdul Rahman | Pangeran Ratu Mataningrat | |
| 23 | 1885 – 1899 | Sultan Ahmad Zainuddin Ratu Sri Ingalaga | – | |
| (20) | 1900 – 1904 | Sultan Thaha Saifuddin Agung Sri Ingalaga | Pangeran Ratu Jayaningrat | Periode kedua. Sultan terakhir yang aktif berkuasa. |
| 1906 | Kesultanan Jambi dibubarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda | |||
| Modern (Sebagai Simbol Adat) | ||||
| 24 | 2012 – 2021 | Sultan Abdurrahman | Raden Abdurrahman | |
| 25 | 2022 – Sekarang | Sultan Fuad bin Abdurrahman Baraqbah | Sayyid Fuad |
Refleksi Sejarah dan Relevansi Masa Kini
Sejarah Kesultanan Jambi memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan budaya, diplomasi, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Perjalanan panjang dari kerajaan kecil di tepi Batanghari menjadi kekuatan regional, kemudian mengalami kemunduran dan keruntuhan, mencerminkan dinamika peradaban Nusantara yang kompleks.
Warisan terbesar Kesultanan Jambi mungkin terletak pada kontribusinya dalam membentuk identitas kultural Jambi modern. Nilai-nilai Islam yang moderat, dipadukan dengan kearifan lokal Melayu, menciptakan sintesis budaya yang unik dan toleran. Sistem pemerintahan tradisionalnya yang melibatkan mekanisme musyawarah dan mufakat juga memberikan model tata kelola yang inklusif.
Bagi generasi sekarang, mempelajari sejarah Kesultanan Jambi bukan sekadar nostalgia atas kejayaan masa lalu, tetapi lebih sebagai upaya memahami akar identitas dan mengambil hikmah dari perjalanan panjang sebuah peradaban. Pelestarian situs-situs bersejarah dan revitalisasi nilai-nilai luhur kesultanan dapat menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan.
Sebagai penutup, Kesultanan Jambi mengajarkan kita bahwa jejak sebuah peradaban tidak pernah benar-benar hilang; ia hidup dalam ingatan kolektif, warisan budaya, dan semangat masyarakat yang mewarisinya. “Gemas yang tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan” – seperti pepatah adat Jambi yang menggambarkan ketahanan nilai-nilai luhur yang ditinggalkan kesultanan ini.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan (FAQ)
1. Kapan Kesultanan Jambi berdiri dan kapan berakhir?
Kesultanan Jambi berdiri sebagai kerajaan pada 1460 oleh Datuk Paduko Berhalo, kemudian berubah menjadi kesultanan pada 1615 di bawah Sultan Abdul Kahar, dan secara resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906.
2. Siapa sultan terakhir Kesultanan Jambi?
Sultan Thaha Saifuddin diakui sebagai sultan terakhir yang berdaulat. Ia memimpin perlawanan terhadap Belanda hingga gugur pada 1904. Setelah pelariannya, Belanda mengangkat Sultan Ahmad Nazaruddin sebagai penguasa boneka.
3. Apa penyebab runtuhnya Kesultanan Jambi?
Penyebab utama keruntuhan adalah campur tangan Belanda melalui serangkaian perjanjian tidak seimbang, monopoli perdagangan oleh VOC, persaingan dengan kesultanan tetangga, dan perlawanan sultan terakhir yang berakhir dengan penaklukan militer.
4. Di mana lokasi pusat Kesultanan Jambi?
Pusat pemerintahan Kesultanan Jambi berada di Tanah Pilih, yang sekarang menjadi Kota Jambi, terletak di sepanjang Sungai Batanghari di Provinsi Jambi, Indonesia.
5. Apa peninggalan Kesultanan Jambi yang masih ada today?
Beberapa peninggalan penting termasuk Makam Taman Rajo-Rajo, Masjid Agung Al-Falah Jambi, Istana Sultan Thaha Saifuddin, Rumah Batu, serta warisan budaya tak benda seperti sistem adat dan nilai-nilai Islam Melayu.
Referensi
- Mursalin, A. (2012). Sejarah dan Struktur Undang-undang Kesultanan Jambi. dalam Jurnal Budaya “Seloko, 1(2), 283-316.
- Sumarni, N. (2022). SEJARAH KESULTANAN JAMBI MENURUT NASKAH †œINI SAJARAH KERAJAAN JAMBIâ€. Malay Studies: History, Culture and Civilization, 1(1), 1-17.
- ZE, D. S. (2020). SULTAN DAN ISLAM (Peran Kesultanan Jambi dalam Islamisasi di Kerinci). Hadharah: Jurnal Keislaman Dan Peradaban, 14(1).
- Yulita, O., Nofra, D., & Ahat, M. (2019). Perjuangan Sultan Thaha Saifuddin dalam Menentang Kolonial Belanda Di Jambi (Tinjauan Historis 1855-1904 M). Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban, 13(2).
- Rahim, A. (2021). Kesultanan Jambi dalam Jaringan Perdagangan Antar Bangsa (1480-1834). Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), 1432-1446.
